Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mengusulkan pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang baru-baru ini diterbitkan. Kebijakan tersebut diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020, yang mewajibkan setiap pemberi kerja mendaftarkan karyawannya ke program Tapera paling lambat 2027….
Dalam membahas permasalahan pelaksanaan otonomi daerah (otoda) di Indonesia, Ketua Kelompok DPD di MPR M. Syukur menggandeng para guru besar dan akademisi untuk mengkaji perbaikan otoda pasca pemilu dan pilkada 2024. Hadir dalam diskusi Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A (Mantan Dirjen Otda Kemendagri dan Pakar Otonomi Daerah), Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. (Guru…
Komite I DPD RI mengusulkan adanya Undang-Undang Anti Money Politic dan penguatan peran Bawaslu RI. Hal ini diungkapkap pada laporan kegiatan reses para anggota DPD RI di daerah pemilihan di Sidang Paripurna DPD RI ke-11 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024. Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni mengatakan UU Monye Politic ini diperlukan…
