Anggota DPD RI Minta Pemerintah Kaji Ulang Tapera

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mengusulkan pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang baru-baru ini diterbitkan. Kebijakan tersebut diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020, yang mewajibkan setiap pemberi kerja mendaftarkan karyawannya ke program Tapera paling lambat 2027….

Read More

MA Kabulkan Gugatan Partai Garuda Soal Aturan Batas Usia Minimal Kepala Daerah

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi Partai Garuda terkait aturan batas minimal usia calon kepala daerah. Keputusan itu tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim MA pada Rabu (29/05/2024). Diketahui, perkara tersebut masuk pada 23 April 2024. Tanggal distribusi perkara 27 2024 Mei dan tanggal putus perkara 29 Mei 2024…

Read More

Pemerintah Bentuk Satgas untuk Berantas Judi Online

Pemerintah akan membentuk Satgas Judi Online untuk memberantas judi online. Satgas tersebut nanti akan dipimpin oleh Menko Polhukam dengan Ketua Bidang Pencegahannya Menkominfo, dan Ketua Penindakannya adalah Kapolri. “Sesuai arahan Pak Presiden akan dibentuk Satgas Judi Online, di mana ketuanya adalah Pak Menko Polhukam, Ketua Bidang Pencegahannya Menkominfo, dan Ketua Penindakannya adalah Pak Kapolri,” kata…

Read More

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas KPK ke Bareskrim Polri

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewan Pengawas KPK ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyalahgunaan wewenang. “Saya melaporkan dugaan tindak pidana ke Bareskrim itu dengan dua pasal. Pasal 421 KUHP adalah perbuatan penyelenggara negara memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat. Lanjutnya bisa dibaca di KUHP….

Read More

Pengamat: Revisi UU Penyiaran Berdampak Terhadap Independensi Pers

Pengamat Media Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Irfan Wahyudi mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Pers akan berdampak terhadap independensi pers. Dalam keterangan yang dilansir dari Antara, Irfan menyebutkan pasal yang paling kontroversial dalam RUU Penyiaran adalah Pasal 56 ayat 2 C, yang melarang penayangan eksklusif jurnalisme investigasi. “Pasal ini menjadi perkara yang signifikan. Sebab, jurnalisme investigatif telah…

Read More

Rektor Unri Cabut Laporan di Polisi terhadap Mahasiswa yang Kritik Kenaikan Biaya Kuliah

Rektor Universitas Riau (Unri) Prof Sri Indarti mencabut laporan terhadap mahasiswa Fakultas Pertanian Khariq Anhar di Polda Riau, Kamis (09/05/2024). Dalam keterangan yang dilansir dari Antara, Sri mengaku tidak ada niat untuk melakukan kriminalisasi kepada mahasiswanya sendiri. Ia menyampaikan laporan tersebut dibuat untuk akun Aliansi Mahasiswa Penggugat. “Saya tidak bermaksud untuk melakukan kriminalisasi terhadap mahasiswa…

Read More

Kritik Kenaikan UKT, Mahasiswa Ini Dilaporkan Rektor ke Polisi

Khariq Anhar, mahasiswa aktif Universitas Riau (Unri) dilaporkan ke kepolisian setelah membuat konten video yang mengkritik biaya kuliah mahal di kampusnya. Tidak tanggung-tanggung, yang melaporkan Khariq adalah sang Rektor Prof. Sri Indarti. Kepala Subdirektorat V Siber Ditreskrimsus Polda Riau Kompol Fajri menyampaikan Khariq dilaporkan terkait pencemaran nama baik melalui media sosial. “Laporannya terkait pencemaran nama…

Read More

KPK Tahan Gus Muhdlor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (AMA) pada Selasa (07/05/2024). Penahanan tersebut dilakukan untuk kebutuhan penyidikan. “Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AMA selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 Mei sampai 26 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih…

Read More

Pendapat Berbeda, Tiga Hakim MK Ini Menilai Bansos dan Pj Kepala Daerah Untungkan Prabowo-Gibran

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud. Dalam siding putusan pada Senin (22/04/2024), MK menilai seluruh dalil yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tidak terbukti di persidangan. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo. Meski MK menolak seluruh permohonan Anies-Muhaimin…

Read More