Pulau Lepar Pongok merupakan salah satu wilayah yang berada di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pulau Lepar Pongok tidak hanya kaya akan potensi perikanan laut, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan, khususnya timah. Bagi remaja di wilayah itu, terutama anak-anak nelayan, setelah lulus dari jenjang SMP lebih memilih bekerja dari pada melanjutkan pendidikan. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, presentase Angka Putus Sekolah (APS) sebesar 0,05% pada jenjang SMP dalam periode 2023-2024, meskipun angka tersebut terlihat rendah tetapi menunjukan bahwa “putus sekolah” bukan berarti berhenti total akan tetapi beberapa anak meninggalkkan sekolah formal karena memilih bekerja, termasuk di sektor tambang. Masalah putus sekolah ini juga di pengaruhi oleh beberapa faktor lainnya seperti faktor ekonomi, mobilitas penduduk, dan perilaku orang tua. Penjabat Gubernur Bangka Belitung menyatakan bahwa salah satu penyebab tingginya angka putus sekolah adalah “budaya orang tua yang mendorong anaknya bekerja di tambang, perikanan, atau perkebunan.” Anak-anak yang bekerja di bidang non-pertanian ini, termasuk perikanan atau pertambangan, biasanya lebih rentan berhenti sekolah dibandingkan anak yang tidak bekerja atau bekerja di pertanian.
Fenomena tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor utama yang terjadi di wilayah tersebut, seperti nelayan setempat sangat bergantungan dengan hasil tangkapan yang didapatkan, sehingga ketika kondisi laut sedang tidak mendukung, pendapatan mereka bisa menurun. Dalam situasi ini, anak-anak yang telah lulus SMP dapat membantu perekonomian keluarga mereka dengan bekerja tambang, yang bisa dilakukan dengan mudah dan menawarkan penghasilan segera untuk meringankan beban finansial rumah tangga. Walaupun tingkat putus sekolah SMP di Bangka Belitung relatif rendah, sedangkan angka yang melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK mencapai sekitar 87,85% pada 2023, hal ini juga menjadi tantangan tersendiri. Biaya sekololah tidak hanya mencangkup biaya SPP semata, tetapi juga biaya transportasi, serta potensi hilangnya pendapatan jika anak tetap bersekolah. Banyak keluarga penambang mengatakan bahwa ”lebih baik anak nya bekerja saja dari pada bersekolah jauh.
” Pola pikir ini diperkuat dari lingkungan sekitarnya, dimana anak-anak melihat teman sebaya nya lebih memilih bekerja di tambang yang bisa memperoleh hasil langsung, dan bisa membantu orang tua dalam hal finansial lebih awal, sementara itu manfaat sekolah baru terasa bertahun-tahun kemudian. Sebagian orang tua di Lepar Pongok juga kurang memperhatikan pendidikan jangka panjang untuk anak-anak nya karena pola hidup serta fokus pada pekerjaan menambang ataupun melaut, anak-anak di anggap sebagai “sumber daya ekonomi” yang dapat segera dimanfaatkan, sehingga bekerja di tambang dipandang sebagai investasi jangka pendek yang lebih aman dibandingkan menunggu beasiswa ataupun gaji formal setelah lulus sekolah.
Pilihan bekerja di tambang bagi saya merupakan keputusan yang sangat tidak tepat dan gegabah yang membawa resiko serta masalah yang sangat serius. Meskipun memberikan pendapatan cepat, anak-anak di Lepar Pongok akan terperangkap dalam pekerjaan tambang seumur hidup tanpa pilihan pendidikan atau karier lainnya. Ketika anak-anak melewatkan pendidikan menengah ataupun kejuruan, peluang untuk pendidikan lebih lanjut berkurang, memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi.
Dari perspektif saya, fenomena ini harusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah setempat.
Program beasiswa khusus untuk anak nelayan dan anak di daerah tambang, yang mempertimbangkan latar belakang ekonomi dan geografis, dapat mencegah anak-anak tergiur meninggalkan sekolah demi penghasilan cepat. Pembangunan SMA serta SMK di pulau Lepar Pongok serta penyediaan transportasi reguler berbiaya rendah akan mengurangi hambatan fisik serta biaya bagi anak-anak untuk terus belajar. Program vokasi dengan jurusan yang sesuai dengan kondisi di daerah tersebut, seperti budidaya laut atau teknologi ramah lingkungan, menawarkan jalan baru untuk karier yang lebih aman dan berkelanjutan. Kampanye bersama pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memberitahu tentang resiko tambang ilegal dan manfaat pendidikan juga sangat penting. Penegakan hukum yang ketat terhadap penambangan ilegal yang melibatkan anak di bawah umur di perlakukan untuk melindungi mereka dari eksploitasi.
Kasus anak-anak nelayan lulusan SMP di Lepar Pongok yang lebih memilih bekerja tambang daripada melanjutkan pendidikan merupakan gejala mendalam yang mencerminkan struktur kemiskinan, kesenjangan pendidikan, dan kurangnya pilihan yang memadai. Jika di biarkan, hal ini akan melanggengkan kemiskinan antargenerasi dan menutup peluang masa depan bagi generasi muda lainnya. Pemerintah setempat, Provinsi, serta masyarakat harus bisa bersama-sama mengubah narasi tentang pendidikan bukanlah beban, melainkan modal untuk masa depan nyata yang dapat di akses oleh semua anak, termasuk anak nelayan di Lepar Pongok. Karena masa depan mereka bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi mendatang yang lebih sejahtera, terdidik, serta mandiri.
Sumber: Tia Ivanka Mahasiswi FISIP Universitas Bangka Belitung
