Beberapa waktu terakhir Masyarakat di beberapa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai mengalami kesulitan dalam mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi.
Hal tersebut dapat dilihat di beberapa wilayah seperti Kecamatan Tempilang Bangka Barat, Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dan Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah serta Kota Pangkalpinang yang juga tak luput dari sulitnya mendapatkan BBM Subsidi.
Kesulitan masyarakat dalam mendapatkan BBM Subsidi disinyalir lantaran gelombang kebutuhan akan BBM Subsidi yang melonjak drastis Salah Satunya untuk kebutuhan aktivitas Tambang Timah yang sedang marak dikalangan masyarakat lantaran Harga Timah Mulai Naik.
Seperti yang dirilis oleh berbagai media antara lain Kompas.com, Tempo, Babel Pos dan Lainya Polda Babel menggerebek gudang penyimpanan BBM subsidi di Desa Riding Panjang, Belinyu, Bangka pada Minggu, 16 November 2025.
Tim menemukan setidaknya terdapat 42.000 liter BBM subsidi yang disimpan menggunakan truk modifikasi, mobil tangki, drum logam, dan tedmon kapasitas besar di bagian dalam gudang milik perusahaan PT. Bangka Perkasa Energy yang kini para pihak manajemen perusahaan tersebut telah ditangkap oleh polisi dan barang bukti tersebut telah diamankan Ke Mapolda Babel. Dugaan Kuat bahwa aktivitas ilegal tersebut Telah terjadi berbulan-bulan tanpa terdeteksi sehingga menyebabkan stok BBM Subsidi dikalangan masyarakat menjadi sulit didapatkan.
Harga eceran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite diwilayah Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, melambung tinggi. Harga jenis Pertalite dijual oleh pihak SPBU tetap Rp 10 ribu per liter, sedangkan harga eceran dijual oleh warga selaku pengecer Pom Mini atau warung warung toko rata rata dijual tembus Rp 13 ribu per liter. Bahkan harga BBM Subsidi Pertalite di eceran mulai melambung tinggi dengan harga Rp. 15.000, Rp. 18.000 bahkan hingga tembus angka Rp. 20.000 seperti yang terjadi di Wilayah Sungailiat Kabupaten Bangka.
Meski harga eceran BBM Subsidi menembus angka yang fantastis dan tak wajar hal tersebut tetap dibeli oleh masyarakat dikarenakan BBM merupakan kebutuhan yang teramat penting dalam menujang aktivitas sehari-hari. Hal tersebut tentunya memberatkan masyarakat, terutama kelas menengah kebawah yang mulai menjerit, bahkan mulai menghambat aktivitas keseharian mereka ketika sulitnya membeli BBM harga standar bersubsidi. Selain harga melambung tinggi, stok BBM Pertalite juga terbatas, hampir semua Pom Mini tutup lantaran sulitnya memperoleh pasokan BBM dari SPBU setempat.
Masyarakat dari berbagai kalangan mulai merasakan dampak langsung seperti pedagang, petani, nelayan, pelajar hingga warga berprofesi lainnya ikut merasa keberatan atas mahalnya harga BBM dijual secara eceran, sedangkan BBM yang dijual oleh SPBU setempat dengan harga normal Rp 10 ribu per liter, justru sulit didapatkan oleh warga yang ingin menjalankan aktifitas sehari hari.
Hal tersebut menimbulkan kekhwatiran tersendiri dikalangan masyarakat jika kondisi tersebut terjadi secara terus menerus dan dalam rentan waktu yang cukup lama maka akan mengakibatkan terjadinya gelombang inflasi yang lebih mengkhawatirkan.
Seperti yang diketahui bersama bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah kepulauan yang mengalami Inflasi secara fluktuatif. Pada September 2024, inflasi Babel tercatat sebesar 0,49% (year-on-year), turun dari 1,02% pada Agustus 2024. Sementara itu, pada April 2025, inflasi Babel mencapai 1,37% (year-on-year) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 106,03.
Beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi di Babel antara lain:
- Komoditas pangan: Harga beras, cabai rawit, dan ikan.
- Biaya transportasi: Pengaruh kenaikan harga BBM.
- Musiman: Faktor cuaca yang mempengaruhi produksi pertanian.
Kenaikan Harga BBM Subsidi eceran dikhawatirkan akan berimplikasi pada kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, minyak, gula, serta kenaikan harga pada kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan masyarakat lainnya. Sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian oleh para stakeholder secara serius. Sebagai contoh Pemerintah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus berupaya menjaga stabilitas harga dan mengontrol inflasi agar tetap dalam target nasional (1,5-3,5%).
Pemerintah Daerah dan Legislatif diharapkan segera bertemu dan mendorong pihak Pertamina untuk menambah jumlah pasokan BBM Subsidi untuk wilayah Bangka Belitung agar kesulitan masyarakat dalam mendapatkan BBM subsidi segera terselesaikan, serta dapat mengendalikan inflasi dengan baik dan terkontrol.
Kepada aparat penegak hukum segera adili para mafia penimbun BBM Subsidi yang telah merugikan masyarakat luas seperti yang disebutkan dalam Pasal 110 Jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, serta Pasal 54 Jo Pasal 28 ayat (1) tentang meniru atau memalsukan BBM dan Gas Bumi serta hasil olahan. Ancaman pidana bagi mereka adalah 5-6 tahun penjara.
Kepada oknum-oknum penyalahgunaan BBM Subsidi untuk segera menyadari bahwa tindakan yang dilakukan telah menimbulkan kegaduhan dan merugikan masyarakat luas.
Analisis Sosiologis Kelangkaan BBM Subsidi di Bangka Belitung
Fenomena kesulitan masyarakat mendapatkan BBM subsidi, lonjakan harga eceran, serta potensi inflasi dapat dilihat melalui berbagai teori sosiologi. Setidaknya ada dua perspektif yaitu:1.)struktural fungsional,2.) konflik.
- Perspektif Struktural Fungsional
(Émile Durkheim, Talcott Parsons)
Dari perspektif ini, masyarakat dianggap sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian saling terkait: pemerintah daerah, Pertamina, pelaku ekonomi, pengecer BBM, masyarakat pengguna, hingga kegiatan tambang timah.
- Perspektif Konflik
(Karl Marx, C. Wright Mills)
Akar Konflik:
Perebutan sumber daya langka (BBM subsidi) antara:
-masyarakat umum
-pengecer
-pelaku tambang timah
-oknum penimbun atau penyalahguna
Kenaikan harga timah menyebabkan aktivitas tambang meningkat, sehingga permintaan BBM melonjak. Konflik kepentingan pun muncul:
Konflik Antara Kelompok:
-Kelas ekonomi lemah (petani, nelayan, pedagang kecil) vs pelaku ekonomi besar (tambang, pengecer)
-Masyarakat vs oknum abuso distribusi
-Pemerintah daerah vs pelaku pasar BBM eceran
Hal ini memperlihatkan bahwa:
Kelangkaan bukan hanya masalah teknis, tetapi masalah struktural dan kekuasaan.
Oknum yang mengambil keuntungan dari kelangkaan menciptakan eksploitasi terhadap kelas menengah ke bawah, sebagaimana dijelaskan oleh Marx tentang kontrol terhadap sumber daya ekonomi.
Kesimpulan Sosiologis
Jika dikaji secara sosiologis, krisis BBM subsidi di Bangka Belitung dipengaruhi oleh:
-Faktor struktural
•Distribusi BBM yang tidak merata
•Ketergantungan aktivitas ekonomi pada BBM
-Faktor konflik kepentingan
•Rebutan sumber daya antara tambang, pengecer, dan masyarakat
-Faktor ekonomi sosial
•Inflasi sebagai hasil dari struktur sosial dan ekonomi yang tidak stabil.
Sumber: Battan Rafsanjani
NIM: 5112511008
Mata Kuliah: Bahasa Indonesia
Dosen Pengampu:
- Uky Eji Anggara, M.Pd.
- Wilda Afriani, S.S., M.Pd.
Program Studi: S1 Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bangka Belitung
