Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh serta Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Senin (08/06/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, itu juga menetapkan Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
Pengangkatan Nanik Sudaryati Deyang, Agustina Arumsari, dan Trenggono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Sementara itu, pengangkatan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh didasarkan pada Keppres RI Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo secara langsung mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.
“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden saat mendiktekan sumpah jabatan.
Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik menandatangani berita acara pengambilan sumpah jabatan. Acara kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta para tamu undangan yang hadir.
Turut hadir dalam pelantikan tersebut para pimpinan lembaga negara, menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Said Iqbal Fokus pada Kesejahteraan Buruh
Usai dilantik, Said Iqbal menyatakan akan segera menyampaikan laporan, saran, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Indonesia.
“Beberapa hal yang mungkin nanti, karena saya kan langsung memberikan laporan ke Bapak Presiden melalui koordinasi dengan Pak Mensesneg,” ujar Said Iqbal.
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen harus dibarengi dengan redistribusi kekayaan yang lebih merata serta kesetaraan kesempatan bagi seluruh masyarakat.
“Dalam pandangan kami, pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata, kesetaraan kesempatan, setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami,” katanya.
Said Iqbal menjelaskan terdapat tiga aspek utama yang akan menjadi fokus perhatiannya, yakni kepastian kerja, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial bagi pekerja.
“Tiga hal inilah yang akan kami fokuskan, memberikan saran-saran, pendapat, dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh,” ujarnya.
Selain itu, ia juga akan memberikan masukan terkait upah layak bagi pekerja serta perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang dinilai masih membutuhkan perhatian lebih dari negara.
Penunjukan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden diharapkan semakin memperkuat komitmen pemerintah dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Nanik Deyang Libatkan Pakar Gizi dan Dokter Anak
Sementara itu, Kepala BGN Nanik S. Deyang menegaskan pihaknya akan melibatkan para pakar gizi dan dokter anak dalam Dewan Pengarah BGN guna memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dari Badan Gizi Nasional berdiri itu ada Dewan Pengarah. Di Dewan Pengarah inilah akan kami isi dengan para profesor ahli gizi dan juga dokter anak,” kata Nanik di Istana Negara.
Nanik menjelaskan Dewan Pengarah merupakan bagian dari struktur organisasi BGN yang bertugas memberikan arahan dan bimbingan kepada pimpinan dalam menjalankan program-program strategis badan tersebut.
Menurutnya, Dewan Pengarah BGN akan beranggotakan tujuh orang. Sebagian besar di antaranya berpotensi berasal dari kalangan pakar gizi, sementara sisanya berasal dari berbagai disiplin ilmu yang relevan, termasuk dokter anak.
“Jadi nanti yang akan membimbing kami adalah Dewan Pengarah yang terdiri dari tujuh orang. Mungkin di antara tujuh orang itu lima kemungkinan mereka adalah dari pakar-pakar gizi,” ujarnya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan berdasarkan pendekatan ilmiah dan kesehatan yang tepat, sehingga dapat mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia. (*)