Memasukin penghujung tahun 2024 sebagaimana biasanya para aktivis mencoba menelusuri rekam jejak dan langkah kongkrit atas PJ Kepala Daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas pemerintah terkhusus di kabupaten Bangka.
Sejak dilantik diera PJ Gubernur Provinsi Babel Suganda Pandapotan Pasaribu, praktis PJ Bupati Bangka M Haris merupakan salah satu PJ kepala daerah yang masih bertahan hingga Pilkada serentak 2024 selesai dilaksanakan. Atas dasar hal tersebut para aktivis yang tergabung dari berbagai latar belakang mencoba menelusuri rekam jejak kritis yang diperbuat oleh PJ Bupati Bangka M Haris sehingga begitu dipercayakan untuk memanajemen pemerintah daerah kabupaten Bangka yang memiliki cakupan wilayah yang begitu luas dengan potensi yang beragam dan dinamika yang begitu aktif.
Dari hasil penelusuran yang dilakukan, ditemukanlah berbagai data dan informasi. Terdapat keluhan yang dilontarkan oleh PJ Bupati Bangka M Haris soal defisit hingga hutang yang ditinggalkan oleh Bupati Bangka 2018-2023 Mulkan sehingga nampak menyudutkan pemerintahan era Mulkan-Syahbudin yang dinilainya meninggalkan banyak hutang. Yang selanjutnya adalah pemangkasan gaji para honorer yang nampak begitu brutal di era ekonomi yang sedang merosot. Hingga kebijakan sembrono dalam Normalisasi Alur Muara Jelitik Sungailiat.
Ketika team aktivis mencoba mengumpulkan catatan langkah dari sang PJ Bupati Bangka M Haris justru team di pilukan dengan kebijakan yang nampak sedang di ukir oleh PJ Bupati Bangka M Haris. Yang dimaksud banyaknya kebijakan dan keputusan PJ Bupati Bangka M Haris yang justru cenderung bersifat seremonial karena tidak mensejahterakan rakyat bahkan malah memperburuk keadaan dimasa ekonomi yang tidak stabil ini.
Belum lagi PJ Bupati Bangka M Haris yang harusnya tidak sewenang-wenang terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan hukum, serta kebutuhan yang ada di masyarakat.
Catatan Remidial ala PJ Bupati Bangka M Haris, diantaranya:
- PJ Bupati Bangka M Haris dinilai tidak dapat menciptakan kondusifitas di pesisir Sungailiat
- PJ Bupati Bangka M Haris dinilai tidak dapat memberikan kesejahteraan terhadap tenaga honorer dilingkungan pemerintah daerah Bangka yang melayani masyarakat luas, sehingga indeks pelayanan publik Bangka tampak merosot.
- PJ Bupati Bangka M Haris dinilai tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya beli masyarakat sehingga ekonomi nampak lesu.
- PJ Bupati Bangka M Haris dinilai tidak kompeten melihat sumber sumber pendapatan asli daerah (tidak kreatif) seperti lepasnya PAD dari hasil pengelolaan sedimentasi yang berdampak pada hilangnya pemasukan pemerintah daerah.
- PJ Bupati Bangka M Haris dinilai hanya menjalankan acara yang bersifat seremonial belaka, harusnya beliau sebagai pengambil keputusan dapat memilah mana program prioritas utama guna melayani masyarakat kabupaten Bangka.
- PJ Bupati Bangka M Haris tidak dapat menjadi leading sektor normalisasi alur muara Jelitik Sungailiat, terbukti banyak nya kapal nelayan yang kandas ketika melewati Alur Muara.
- PJ Bupati Bangka M Haris terbukti tidak menjalankan Koordinasi dengan baik dengan Forkopimda Bangka sehingga terlihat di beberapa kebijakan nampak simpang siur juga tidak melibatkan beberapa anggota Forkopimda Bangka dalam beberapa keputusan strategis.
